UU Perlindungan Anak Belum Ditegakkan Optimal

Menteri Yohana: UU Perlindungan Anak Belum Ditegakkan Optimal

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Prof Dr Yohana Susana Yembise, MA

Nusa Dua, Aktual.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise berharap penegakan hukum di Indonesia lebih digalakkan lagi tanpa pandang bulu. “Saya sangat mengharapkan supaya law enforcement yang ada di Indonesia harus ditegakkan, karena UU Perlindungan Anak itu selama ini belum diterapkan secara optimal,” kata Yohana di Nusa Dua, Selasa (26/1).

Yohana berharap kasus kematian bocah mungil Engeline menjadi penyadar bagi semua pihak betapa pentingnya penegakan hukum, utamanya UU Perlindungan Anak. “Saya berharap dengan adanya kasus Engeline ini UU Perlindungan Anak harus ditegakkan,” harapnya.

Engeline, Yohana melanjutkan, merupakan salah satu contoh bagaimana anak Indonesia dieksploitasi, dianiaya dan ditelantarkan. “Menurut saya Engeline ini adalah salah satu contoh model untuk anak-anak yang selama ini dieksploitasi, dianiaya, ditelantarkan,” ujar dia.

Dalam kerangka itu, Yohana mengaku mendukung pembuatan film Engeline sepanjang ia dibuat dalam format dokumenter. “Jadi, saya support juga kalau memang ada film dokumentasi. Tapi saya fikir untuk sementara ini jangan dulu, sampai ada satu keputusan karena ceritanya kan berlanjut sampai pada putusan terakhir,” ulas dia.

Read More

Pemerintah Bakal Bina Eks Gafatar

Pemerintah Bakal Bina Eks Gafatar

Nusa Dua, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menuturkan pemerintah akan melakukan pendataan dan pembinaan terhadap eks Gafatar. “Pendataan dan pembinaan itu berkaitan dengan nilai kebangsaan dan agama, bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan suatu hal yang terbaik,” kata Puan di Bali, Selasa (26/1).

Menurut Puan, pemerintah akan memfasilitasi mereka pekerjaan, utamanya kaum perempuan, seperti di bidang UMKM dan kerajinan. “Sehingga perempuan ini mempunyai pekerjaan, tapi tidak jauh dari rumahnya atau tidak jauh dari keluarganya, namun tetap bisa membantu keluarga mencari nafkah,” papar dia.

Ia mengaku akan terus melakukan koordinasi memastikan hal tersebut. “Sudah dikoordinasikan sebelum dipulangkan ke tujuh provinsi. Nanti setelah saya pulang dari Bali ini akan melakukan lagi koordinasi untuk menindaklanjuti untuk melakukan evaluasi dan monitoring apa yang sudah dilakukan saat kemarin saat pemulangan-pemulangan,” ujarnya.

Ia pun mengaku telah meminta bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah untuk memastikan eks Gafatar memiliki tempat tinggal layak di daerah pemulangan masing-masing.

“Saya meminta bantuan kepada Kemendagri dan kepala daerah, setelah pemerintah pusat melakukan pemulangan mereka di tujuh provinsi, agar kepala daerah untuk bisa memberi peluang kepada eks Gafatar untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan tentu saja pekerjaan,” tutup Puan

Read More

Mampukah Paket Ekonomi Jilid IX Turunkan Harga Daging?

Aktivitas jual beli daging sapi di Pasar Senen, Jakarta, Senin (25/1). Peraturan Pemerintah yang membebankan pajak 10% untuk setiap penjualan sapi impor berdampak pada naiknya harga daging di sejumlah pasar tradisional. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah baru saja merilis paket ekonomi Jilid IX kemarin. Dalam paket tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mendatangkan sapi atau kerbau bakalan serta dari produk daging tersebut tanpa tulang dari negara lain. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat tugas untuk menetapkan negara dan unit usaha untuk memasukan sapi atau kerbau dengan memperhatikan ketentuan Organisasi Kesehatan Hewan (OIE).

Direktur ‎Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengaku sangsi atas langkah tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut dianggap tidak mampu menurunkan harga daging di pasaran. "Kalau persoalan itu, penyederhanaan impor daging tidak garansi harga daging turun," ujarnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Enny melanjutkan, persoalan daging tidak hanya mengenai pasokan. Akan tetapi, rantai tata niaga yang sampai sekarang kurang baik. Enny menilai, saat ini tata niaga ‎daging masih dikuasi oleh pemain-pemain besar yang memungkinkan pengaturan harga atau kartel.

"Tidak hanya feedloter ini sudah jaringan, mereka saling terhubung termasuk masalah kuota impor sudah tahu pasarnya oligopoli tapi pemerintah importasi dengan kuota artinya sudah saling berkepentingan," jelasnya.

Enny menegaskan, tata niaga sapi merupakan hal terpenting untuk mengendalikan harga sapi. Di sisi lain, dia mengatakan perlunya memperbaiki data pangan sehingga pengendalian harga menjadi lebuh mudah.

"Masalahnya kita punya data benar akurat berapa persediaan daging dan kebutuhan dan bagaimana distribusi sebenernya. Kalau punya data daerah yang disisir Jabodetabek Lampung, yang lain tidak disisir pemenuhan daging termasuk NTT makanya besar surplusnya. Begitu ada kapal ternak, kartel bergerak harga daging melonjak tetap murah impor," tandas dia.

Untuk diketahui, pemerintah mengumumkan paket kebijakan jilid IX yang isinya terdapat tiga poin. Dari tiga poin tersebut salah satunya mengenai kebijakan demi menurunkan harga daging sapi di pasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kebijakan tersebut yaitu‎ menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan ternak itu sendiri. "Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan," kata Darmin.

Penetapan zona wilayah impor tersebut nantinya juga memberikan peluang bagi negara-negara lain tidak hanya Australia saja yang bisa memasok sapi bakalan atau daging sapi ke Indonesia.

Namun begitu, penetapan zona wilayah ini, Darmin menegaskan tetap tergantung dari‎ Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE) apakah negara yang bersangkutan dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku.

Ada pun jenis ternak yang dapat dimasukkan ke Indonesia nantinya berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi atau kerbau. 

"Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat," ujar Darmin.

Darmin memaparkan, kebutuhan nasional daging sapi adalah 2,61 per kapita pada 2016 sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.

Sayangnya, kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor. (Amd/Gdn)

Read More

harga minyak dunia turun

Harga Minyak Turun Jadi Momentum Tepat Rilis Paket Ekonomi

Ilustrasi Tambang Minyak (iStock)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur ‎Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Enny Sri Hartati men‎yambut positif keputusan pemerintah untuk merilis paket kebijakan ekonomi jilid IX terutama mengenai ketenagalistrikan.‎

Enny menuturkan, hal tersebut jadi momentum tepat ketika harga minyak sedang turun. Dia mengatakan, kondisi harga minyak dunia yang murah menjadi tenaga tambahan untuk mendorong percepatan infrastruktur ketenagalistrikan.

"Ada momentum minyak dunia turun, jadi PT PLN masih tergantung BBM," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Dia juga mengatakan, paket tersebut juga mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari pusat. Jadi, paket tersebut mendorong peran serta daerah dalam pembangunan.

Meski begitu, pihaknya mengingatkan penurunan harga minyak tak akan berlangsung lama. Untuk pembangunan jangka panjang mesti memperhatikan subtitusi bahan bakar."Tenaga listrik terlalu sentralistik, peran serta daerah sangat terbatas. Kalau ada deregulasi ada percepatan pasokan PLN," tutur dia.

"Cuma memang diperhatikan program jangka panjang. Sampai kapan akan harga minyak akan rendah," kata Enny.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan. Langkah itu untuk memenuhi kebutuhan listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi.

Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang mencapai 53 Gigawatt (GW) dengan energi terjual 220 triliunwatthour (TWh) sampai 2015. Sedangkan rasio elektrifikasi saat ini 87,5 persen.

Untuk mencapai rasio elektrifikasi sampai 97,2 persen pada 2019 diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8 persen per tahun.

Karena itu, pemerintah menunjuk PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pemerintah akan mendukung langkah PLN seperti menjamin tenaga primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN dan lain-lain. Juga pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan izin melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah, serta pembentukan badan usaha sendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik. (Amd/Ahm)

Read More

apakah ini calon ketum golkar ??

Ini Calon Kuat Ketua Umum Partai Golkar

Wapres Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketum Partai Golkar versi munas Bali Aburizal Bakrie dan Ketum Partai Golkar versi munas Ancol Agung Laksono (kedua kanan) saat islah terbatas Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (30/5). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kedua kubu Partai Golkar sepakat mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk menentukan kepengurusan baru partai beringin itu. Aburizal Bakrie dan Agung Laksono pun mengundurkan diri sebagai ketua umum demi persatuan Golkar.

Partai Golkar tengah menyiapkan beberapa nama untuk diajukan sebagai calon ketua umum dalam munas.

"Calon ketua umum ada 4 orang," kata Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Januari 2016.

Menurut Bambang, tak mudah menjadi ketua umum. Sebab mereka harus menjadi unggulan di daerah. "Paling tidak saat pencalonan harus punya sekian daerah yang memiliki suara," ucap Bambang.

Diapun memiliki unggulannya sendiri. "Unggulan saya ya Ade Komaruddin. Hal itu dikarenakan jam terbangnya Akom yang sudah banyak," kata Bambang.

Sementara, untuk Setya Novanto, dia berharap mantan Pimpinan DPR itu menyelesaikan kasus hukumnya terlebih dahulu.

"Sebaiknya sebelum maju (jadi Ketum Golkar), selesaikan dulu masalah yang membelit. Itu saran saja karena peluang Novanto cukup besar mengingat dia mantan Ketua DPR dan di daerah-daerah cukup dikenal," ujar Bambang.

Setya Novanto saat ini tengah berkasus di Kejaksaan Agung terkait 'Papa Minta Saham'. Kasus inipula yang melengserkannya dari kursi Ketua DPR.

Bambang menyarankan agar Novanto datang memenuhi panggilan Kejaksaan Agung agar kasusnya segera selesai. "Saya menyarankan agar Novanto memenuhi undangan (Kejagung) untuk menyelesaikan. Kita tidak ingin ada tindakan-tindakan," kata Bambang.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dijadwalkan pada Rabu 27 Januari 2016. Novanto dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan pemufakatan jahat terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Read More

ridwan kamil berat ikut pilkada DKI

Yang Bikin Ridwan Kamil Berat Ikut Pilkada DKI

Ridwan Kamil (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku mendapat banyak dukungan dari warga dan pengusaha Jakarta untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang.

"Saya itu banyak dapat aspirasi. Dari warga Jakarta, pengusaha Jakarta, semualah," kata Ridwan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Sehingga saat ini, pria yang karib disapa Emil ini tengah meminta pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, terutama warga Bandung.

"Dengerin juga curhatan warga Bandung yang rata-rata enggak mau ditinggalin. Semua saya dengar," kata dia.

Emil mengaku tidak serta merta langsung memutuskan untuk turut serta ikut dalam ajang Pilkada DKI. Sebab menurutnya, ada beberapa hal yang masih ia pertimbangkan.

Salah satu yang menjadi pertimbangan Emil adalah masa jabatannya sebagai Wali Kota Bandung baru selesai pada 2018 mendatang. Sementara, Pilkada DKI akan digelar pada 2017.

"Kalau ditanya, beratnya cuma satu. Kalau saya ke Jakarta, saya masa jabatan di Bandung kediskon setahun. Kalau start-nya sama, finish-nya sama, teknis beradu lagi di Pilkada lain, fair. Kan pasti pertanyaannya, kenapa pindah? Kan ini belum selsai. Pasti itu jadi dilema juga," tutur Emil.

Read More

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan rapat pembahasan pengelolaan lahan gambut. Rapat ini dilaksanakan di rumah dinas JK.

Sejumlah menteri terkait pembahasan lahan gambut terlihat berdatangan di rumah dinas JK yang berlokasi di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016). 

Menteri yang hadir yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Sosial Mensos Khofifah Indar Parawansa,
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Haddad.

"Pembahasannya soal restorasi lahan gambut yang direncanakan berjalan selama 5 tahun," kata juru bicara JK, Husain Abdullah, dalam pesan singkatnya.

Rapat ini membahas sejumlah persoalan terkait lahan gambut termasuk pembentukan Badan Restorasi Lahan Gambut oleh pemerintah.

"Iya termasuk Badan Restorasi Lahan Gambut," ujar dia.

Hingga saat ini rapat masih berlangsung. Belum diketahui apakah dalam rapat ini juga akan disinggung soal kekalahan pemerintah dalam persidangan kasus kebakaran hutan. 
(mnb/aan)

Read More